Strategi Pemerintah Lunasi Utang Jatuh Tempo Rp409 Triliun


Dibaca: 168 kali 
Senin,20 Agustus 2018 - 15:31:02 WIB
Strategi Pemerintah Lunasi Utang Jatuh Tempo Rp409 Triliun Penawaran Saving Bonds Ritel (okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, Indonesia memiliki utang jatuh tempo tahun depan sebesar Rp409 triliun. Nilai utang ini merupakan kolektif dari utang masa lalu, yang terdiri dari utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan strategi pelunasan utang jatuh tempo tersebut.

Dirjen DJPPR Luky Alfirman menjelaskan, ada dua sumber yang digunakan untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu pinjaman dan penerbitan SBN (Surat Berharga Negara). Di mana, masing-masing instrumen memiliki profil jatuh tempo masing-masing.

Untuk utang yang jatuh tempo pada tahun 2019 sebesar Rp409 triliun, pemerintah masih akan mengkaji lagi profil dari masing-masing utang. Beberapa di antaranya bisa diselesaikan menggunakan skema mengganti suatu pinjaman dengan pinjaman lain atau refinancing. Sementara lainnya, akan dibayar oleh pemerintah.

"Kalau strateginya yang (utang jatuh tempo) 2019, akan kami sampaikan bulan Desember. Semuanya nanti, berapa growth issues-nya, komposisi dari Rupiah non Rupiah, yang sukuk dan yang konvensional itu nanti kita lihat," kata dia di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (20/8/2018).

"Jadi kita untuk pinjaman itu nett negatif, artinya, kita menarik pinjaman itu lebih kecil dari yang kita bayar cicilan pokoknya," imbuh dia.

Luky mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan faktor ketidakpastian pasar global dalam pengelolaan utang. Sebab, kebijakan ekspansif fiskal Amerika Serikat saat ini, berdampak kepada peningkatan yield US Treasury tenor 10 tahun yang mencapai 2,9% sehingga mengakibatkan adanya aliran dana keluar (outflow) di pasar negara berkembang (emerging market).

Di sisi lain, penguatan Dolar AS, ke hampir semua mata uang dunia termasuk Rupiah turut menyebabkan adanya kenaikan cost of fund di emerging market.

"Itu yang kita perhitungkan saat ini, itu fenomena global yang terjadi di manapun juga," kata Luky.

Secara keseluruhan, Luky meyakini bahwa tidak akan terjadi kegagalan bayar utang (default). Sebab, Indonesia masih memiliki kepercayaan dari investor lantaran Indonesia tidak pernah memiliki catatan gagal bayar utang.

"Selama ini kita pernah default enggak? Enggak kan. Karena apa? Karena ada kepercayaan. Kita sudah sisihkan untuk pinjaman. SBN kita refinancing roll over. Selama ini kepercayaan investor sangat tinggi buat Indonesia. Makannya kita enggak punya masalah ketika terbitkan SBN kita," kata Luky.

Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan pembayaran pokok utang pemerintah tidak wajar. Ketua MPR dalam pidato sidang tahunan MPR 16 Agustus 2018 menyampaikan bahwa besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp400 triliun yang 7 kali lebih besar dari Dana Desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan adalah tidak wajar. 

 

(okezone.com)


Loading...
Akses Paseng.News Via Mobile m.paseng.news
TULIS KOMENTAR
BERITA sebelumnya
Loading...
KANTOR PUSAT:
Jalan Datuk Bandar 46 RT 004 RW 003 Tembilahan, Kabupaten Inhil, Riau
Email Redaksi : pasengnews@gmail.com
Email Bagian Iklan : pasengnews@gmail.com
Phone : 0812-6703-4877
AVAILABLE ON :