Polda Riau Tetapkan Dua Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Transmisi PDAM


Dibaca: 289 kali 
Jumat,23 Februari 2018 - 01:32:19 WIB
Polda Riau Tetapkan Dua Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Transmisi PDAM Kabid Humas Polda Riau, Komnes Pol Guntur Aryo Tejo

PEKANBARU - Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau telah menetapkan dua tersangka terkait dugaan korupsi transmisi pipa PDAM di Kabupaten Indragiri Hilir yang menggunakan dana pemerintah sebesar Rp3,4 Miliar.

"Benar, kasus tersebut sudah naik ke penyidikan dan sudah ditetapkan juga dua orang tersangka," kata Kabid Humas Polda Riau, Komnes Pol Guntur Aryo Tejo, Kamis (22/2/2018). Kedua tersangka tersebut sudah ditetapkan karena penyidik Ditreskrimsus Polda Riau telah melakukan perkara awal pada pekan ini. Dari hasil gelar perkara tersebut, dua orang saksi sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.

"Salah satunya EM yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan SB sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut, dan kedua tersangka tersebut akan dipanggil guna untuk melengkapi berkas untuk dilimpahkan ke jaksa," jelas Guntur.

Sambung Guntur, penyidik sampai saat ini masih melakukan pengembangan terkait kasus dugaan korupsi tersebut, dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah tersangka yang baru. "Dalam perjalanan penyidikan, sudah ada 15 saksi Mulai dari pengadaan proyek, kontraktor, pekerja hingga pejabat Dinas PU," ujarnya. 

Pada sebelumnya, pada kasus yang terkait dugaan korupsi ini, berawal dari laporan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat. Proyek milik Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau tahun 2013 ini, menghabiskan dana sebesar Rp3.415.618.000. Proyek ini diduga tidak sesuai spesifikasi, yang mengakibatkan potensi kerugian negara Rp1 Miliar lebih.

Dalam kontrak pada Rencana Anggaran Belanja tertera pekerjaan galian tanah untuk menanam pipa HD PE DLN 500 MM PN 10. Sementara pada lokasi pekerjaan pemasangan pipa, tidak ditemukan galian sama sekali, bahkan pipa dipasang di atas tanah. Selain itu, pada item pekerjaan timbunan bekas galian, juga dipastikan tidak ada pekerjaan timbunan kembali, karena galian tidak pernah ada.

Pekerjaan tersebut dimulai 20 Juni 2013 sampai dengan 16 November 2013, sementara pada akhir Januari 2014 pekerjaan belum selesai. Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan.

Namun pihak Dinas PU Riau disebut tidak melakukan hal tersebut. Selain itu, Dinas PU Riau juga diduga merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor: 0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.

Akibat dari tidak dilakukannya pekerjaan galian tanah, tidak dilakukannya penimbunan kembali galian tanah atau pekerjaan tidak dilaksanakan namun pekerjaan tetap dibayar, negara diduga telah dirugikan Rp700 juta. Denda keterlambatan 5 persen dari nilai proyek sama dengan Rp170.780.900, dan jaminan pelaksanaan 5 persen dari nilai proyek juga Rp170.780.900. Sehingga diperkirakan total potensi kerugian negara Rp1.041.561.800.

 

Editor: Ali

Sumber: senuju

loading...

Loading...
Akses Paseng.News Via Mobile m.paseng.news
TULIS KOMENTAR
BERITA sebelumnya

BERITA TERKINI
Loading...
KANTOR PUSAT:
Jalan Datuk Bandar 46 RT 004 RW 003 Tembilahan, Kabupaten Inhil, Riau
Email Redaksi : pasengnews@gmail.com
Email Bagian Iklan : pasengnews@gmail.com
Phone : 0812-6703-4877
AVAILABLE ON :